ihk.fis.ung.ac.id- Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo melalui Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melaksanakan rapat evaluasi perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2025–2026 yang dirangkaikan dengan persiapan Semester Ganjil 2026–2027 serta sosialisasi sistem layanan akademik digital DE PULA Lo Civic Education (12 Mei 2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Fakultas Ilmu Sosial UNG pada Selasa, 12 Mei 2026 ini dihadiri oleh dosen dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola akademik yang berbasis digital, transparan, dan terintegrasi.
Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A., menegaskan bahwa evaluasi perkuliahan tidak hanya berfungsi sebagai refleksi capaian pembelajaran, tetapi juga sebagai pijakan strategis dalam melakukan pembenahan sistem akademik secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan untuk menjawab tuntutan efisiensi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah sosialisasi DE PULA Lo Civic Education, yang merupakan sistem layanan akademik terintegrasi di lingkungan Prodi S1 PPKn. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses administrasi dan ujian secara digital, khususnya dalam layanan pendaftaran ujian serta verifikasi berkas akademik mahasiswa.
Secara fungsional, DE PULA Lo Civic Education menyediakan berbagai layanan utama, antara lain sistem pendaftaran ujian S1 PPKn yang dilengkapi dengan layanan verifikasi berkas digital untuk ujian proposal, hasil, dan skripsi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan e-Learning Motota Civic Education sebagai platform pelaksanaan ujian daring, layanan e-Surat untuk pencetakan surat akademik, serta fitur monitoring perkuliahan yang memungkinkan dosen dan mahasiswa melakukan pelaporan dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala.
Lebih lanjut, sistem ini juga menyediakan layanan rekapitulasi hasil monitoring perkuliahan serta survei kepuasan mahasiswa yang dapat diakses secara digital, sehingga memberikan dasar data yang kuat dalam pengambilan keputusan akademik berbasis bukti (evidence-based decision making).
Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan akademik, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Program Studi S1 PPKn. Di sisi lain, integrasi layanan digital ini juga menjadi bagian dari transformasi pembelajaran menuju ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Melalui kegiatan ini, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan UNG menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong inovasi layanan akademik berbasis digital, sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran dan pelayanan kepada mahasiswa secara berkelanjutan.
