ihk.fis.ung.ac.id-(25 Juni 2026) Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis lembaga negara. Melalui inisiasi Jurusan IHK, lima jurusan di lingkungan FIS UNG secara resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Implementation Arrangement (IA) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) se-Provinsi Gorontalo. Kolaborasi tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Pojok Pengawasan Partisipatif, sebagai ruang edukasi, literasi, riset, dan pengabdian masyarakat di bidang kepemiluan.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Jurusan IHK ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan penyelenggara pengawasan pemilu. Melalui Pojok Pengawasan Partisipatif, mahasiswa tidak hanya memperoleh akses terhadap informasi kepemiluan, tetapi juga didorong untuk terlibat aktif dalam pengembangan kajian akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga pendidikan politik yang berorientasi pada penguatan demokrasi.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Drs. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif yang dilakukan Jurusan IHK. Menurutnya, kerja sama ini merupakan bentuk nyata implementasi tridarma perguruan tinggi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi di daerah.
"Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan yang telah menginisiasi kolaborasi ini. Kehadiran Pojok Pengawasan Partisipatif bukan hanya menjadi simbol kerja sama kelembagaan, tetapi juga menjadi laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami demokrasi, hukum, dan pengawasan pemilu secara langsung. Kami berharap seluruh jurusan di FIS dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk memperluas riset, pengabdian, dan inovasi akademik," ujar Dekan FIS UNG.Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan FIS UNG, Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., MA, menegaskan bahwa inisiasi tersebut lahir dari komitmen Jurusan IHK untuk menghadirkan ruang kolaborasi yang berdampak bagi penguatan pendidikan tinggi sekaligus peningkatan kualitas demokrasi di Gorontalo.
"Jurusan IHK berupaya menghadirkan kolaborasi yang tidak berhenti pada penandatanganan dokumen kerja sama. Pojok Pengawasan Partisipatif akan menjadi pusat kegiatan akademik yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bersama Bawaslu. Kami ingin mahasiswa memiliki ruang belajar yang kontekstual, sekaligus berkontribusi dalam membangun budaya pengawasan partisipatif di tengah masyarakat," ungkapnya.Melalui PKS dan IA tersebut, berbagai program kolaboratif akan dikembangkan, di antaranya pelaksanaan kuliah umum, seminar, penelitian bersama, magang mahasiswa, pengembangan literasi kepemiluan, hingga pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Kehadiran Pojok Pengawasan Partisipatif juga diharapkan menjadi pusat informasi dan diskusi yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan pemilu.
Inisiatif Jurusan IHK ini sekaligus menjadi tonggak baru dalam pengembangan kemitraan strategis antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo dengan Bawaslu se-Provinsi Gorontalo. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi akademik yang tidak hanya memperkaya proses pembelajaran di kampus, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta terciptanya tata kelola kepemiluan yang semakin berkualitas, berintegritas, dan partisipatif. 
