ihk.fis.ung.ac.id-Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Gorontalo secara tegas perkuat kolaborasi bersama Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, dalam agenda konsolidasi demokrasi kepemiluan (09/02/2026/). Kolaborasi ini dilandasi oleh konsistensi akademik dan praksis Civitas Jurusan IHK Prodi PPKn PPKn yang selama ini aktif mengangkat isu-isu kepemiluan melalui penelitian ilmiah maupun pengabdian kepada masyarakat.
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, menegaskan bahwa mahasiswa PPKn memiliki posisi strategis sebagai mitra pengawasan pemilu. Menurutnya, kajian-kajian kepemiluan yang dilakukan mahasiswa PPKn tidak berhenti pada tataran teoritik, tetapi mampu diterjemahkan ke dalam praktik pendidikan politik dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.“Mahasiswa PPKn selama ini kami nilai konsisten mengkaji dan mengadvokasi isu kepemiluan, baik melalui riset maupun pengabdian. Ini sejalan dengan semangat Bawaslu dalam membangun pengawasan partisipatif yang berbasis pengetahuan dan etika demokrasi,” ujar Moh. Fadjri Arsyad.
Ia menambahkan, konsolidasi dengan lingkungan kampus merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi daerah. Kampus dipandang sebagai ruang strategis untuk membentuk pemilih rasional, kritis, dan berintegritas, sekaligus sebagai mitra intelektual Bawaslu dalam merespons dinamika kepemiluan yang semakin kompleks.
Senada dengan itu, Ketua Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKn FIS UNG, Dr. Ramli Mahmud, S.Pd.,MA menyambut baik inisiatif kolaborasi tersebut. Ia menilai kerja sama dengan Bawaslu merupakan bentuk konkret integrasi antara tridarma perguruan tinggi dan kebutuhan praksis demokrasi.“Isu kepemiluan merupakan bagian penting dari kajian kewarganegaraan. Melalui kemitraan ini, mahasiswa tidak hanya memahami demokrasi secara normatif, tetapi juga terlibat langsung dalam upaya menjaga kualitas dan integritas pemilu,” jelasnya.
Dr. Ramli Mahmud, S.Pd.,MA menekankan bahwa mahasiswa PPKn FIS UNG telah lama menjadikan isu pemilu, partisipasi politik, dan pengawasan demokrasi sebagai tema utama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Bawaslu dinilai sebagai ruang aktualisasi keilmuan yang relevan dan kontekstual.
Berikutnya, sinergi antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKn FIS UNG akan diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). MoU ini akan menjadi payung kelembagaan bagi pengembangan riset kepemiluan, program pengabdian kolaboratif, pendidikan pemilih, serta pelibatan mahasiswa dalam agenda strategis pengawasan pemilu berbasis kampus.
Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk merawat demokrasi secara berkelanjutan dengan melibatkan dunia akademik sebagai pilar intelektual dan moral. Sementara itu, bagi Prodi PPKn FIS UNG, kemitraan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai demokrasi konstitusional di daerah
Penulis : TIM Redaksi Jurusan IHK Prodi PPKn FIS UNG
