ihk.fis.ung.ac.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat kualitas demokrasi lokal dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan”. Agenda strategis ini dirancang sebagai ruang dialog multi-stakeholder untuk merumuskan langkah-langkah teknis yang lebih adaptif, akuntabel, dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu.
FGD yang dilaksanakan pada Jumat, 14 November 2025, pukul 19.30 WITA di Pelataran Kantor Wali Kota Gorontalo tersebut menghadirkan narasumber kunci sekaligus pakar kepemiluan yaitu Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A., akademisi sekaligus Ketua Jurusan IHK-PPKn FIS UNG yang dikenal dengan analisis kritis dan perspektif ilmiahnya terkait perilaku politik birokrasi dan tata kelola demokrasi dan pembinaan kelembagaan publik.
Kegiatan ini semakin istimewa dengan kehadiran Wali Kota Gorontalo H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A yang membuka secara resmi jalannya forum diskusi. Keterlibatan kepala daerah tersebut mencerminkan dukungan penuh pemerintah kota dalam memperkuat integritas dan kualitas teknis penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya. Wali Kota juga disebut akan memberikan arahan terkait tantangan demokrasi lokal, termasuk kesiapan daerah dalam menghadapi Pemilu serentak mendatang.
Dalam keterangannya, Dr. Ramli Mahmud, S.Pd.,MA menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPU Kota Gorontalo. Ia menegaskan bahwa diskursus teknis seperti ini sangat penting untuk memastikan kualitas demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif.“Pemilu tidak cukup hanya dijalankan sesuai aturan; ia harus ditopang oleh ketepatan teknis di setiap tahapan. Ketika aspek teknis kuat, maka legitimasi demokrasi terjaga. FGD ini adalah ruang refleksi yang penting untuk memperbaiki, memperkuat, dan meng-upgrade standar teknis kita,” ungkapnya.
Lebih jauh, Dr. Ramli Mahmud, S.Pd.,MA menyoroti tantangan baru penyelenggaraan Pemilu di era digital, mulai dari keamanan data, literasi politik digital masyarakat, hingga kesigapan penyelenggara dalam menghadapi potensi kerawanan teknis.“Demokrasi kini menuntut kecepatan, kecermatan, dan integritas. Kehadiran berbagai pihak di forum ini termasuk Wali Kota Gorontalo menunjukkan bahwa penguatan teknis Pemilu adalah kerja kolaboratif, bukan kerja sektoral,” tambahnya.
Ketua KPU Kota Gorontalo menyampaikan bahwa forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi teknis yang aplikatif, terutama dalam meminimalkan potensi kesalahan administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemilih, hingga memastikan transparansi dalam setiap proses penyelenggaraan.
FGD ini juga menjadi momentum penting bagi Kota Gorontalo untuk memperkuat posisi sebagai daerah yang berkomitmen pada praktik demokrasi yang modern, inklusif, dan berintegritas. Dengan melibatkan akademisi, pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu, serta unsur masyarakat, KPU berharap forum ini menjadi pilar penguatan sistem kepemiluan di masa mendatang.
Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang diskusi ilmiah, tetapi juga simbol kolaborasi strategis menuju Pemilu yang lebih berkualitas untuk Gorontalo dan Indonesia.
Penulis : TIM Redaksi Jurusan IHK Prodi S1 PPKn FIS UNG
