Gorontalo 15 September 2024 Bertempat di Fox Hotel Gorontalo-Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Gorontalo Pada Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Gorontalo.
Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A., Ketua Jurusan IHK-PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, memberikan paparan mendalam tentang potensi kerawanan yang mungkin mengancam Pemilihan Umum 2024. Dr. Ramli Mahmud, S.Pd.,MA yang juga merupakan dosen Pascasarjana UNG dan pengajar di Fakultas Ilmu Sosial, dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang politik dan kepemiluan. Selain sebagai Ketua Jurusan IHK-PPKn, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris AP3KNI Provinsi Gorontalo dan Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Dengan pengalaman luas sebagai penulis, peneliti, dan narasumber isu kepemilihan, Dr. Ramli Mahmud S.Pd.MA menyuguhkan analisis tajam terkait kerawanan dalam pemilu 2024. Dalam materinya, Dr. Ramli Mahmud menekankan signifikansi Pasal 94 ayat (1) butir a yang mengamanatkan Bawaslu untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Menurut Dr. Ramli Mahmud "Kerawanan yang dimaksud mencakup segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi dengan strategi yang tepat."
Paparan beliau juga mengungkapkan indikator kerawanan Pemilu/Pilkada 2024 yang mencakup aspek sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi masyarakat. Indeks Kerawanan Pemilu untuk Provinsi Gorontalo saat ini berada dalam kategori Sedang dengan skor 43.44, menunjukkan bahwa kerawanan tersebut masih menjadi perhatian serius.
Dr. Ramli Mahmud mengungkapkan kekhawatiran terhadap peningkatan kerawanan politik uang dan benturan fisik, dengan data KPU menunjukkan bahwa 90 persen masyarakat Indonesia cenderung memilih pemimpin berdasarkan faktor uang. Ia juga menyoroti potensi kerusuhan antar kelompok dan konflik berbasis SARA di 15 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti yang dilaporkan oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Dalam upaya mitigasi, Dr. Ramli Mahmud merekomendasikan penanganan terhadap konflik kepentingan partai politik, interaksi antara penyelenggara pemilu dan massa pendukung, serta fanatisme buta pendukung calon. Selain itu, pengawasan ketat terhadap politik uang dan mobilisasi ASN juga menjadi prioritas utama.
Agenda ikhtiar yang diajukan Dr. Ramli Mahmud menekankan pentingnya menjaga netralitas penyelenggara pemilu, memperkuat kepercayaan publik, serta menangani polarisasi politik dan dampak negatif dari media sosial. Ia juga menegaskan bahwa pemenuhan hak memilih dan dipilih harus dijamin, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan.
Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak hanya memperkaya wawasan mengenai potensi kerawanan pemilu, tetapi juga memperkuat komitmen Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam menciptakan pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel di tahun 2024.
