ihk.fis.ung.ac.id- Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Program Studi S1 PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo menggelar rapat jurusan sebagai langkah dalam memperkuat arah kebijakan akademik satu tahun ke depan (Kamis 26/02/2026). Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memastikan program kerja prodi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar terintegrasi dengan visi keilmuan dan kebutuhan aktual masyarakat.
Dalam pembahasan penyelarasan program kerja tahunan, forum menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis indikator kinerja dan luaran yang terukur. Program akademik, penelitian, dan pengabdian diarahkan agar memiliki benang merah yang jelas dengan profil lulusan PPKn yang berorientasi pada penguatan civic competence, literasi konstitusional, serta sensitivitas terhadap dinamika sosial politik. Penyelarasan ini penting agar prodi tidak berjalan parsial, melainkan sistemik dan berkelanjutan.
Ketua Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi S1 PPKn Dr. Ramli Mahmud, S.Pd.,M.A menegaskan bahwa program kerja tidak boleh sekadar menjadi rutinitas tahunan. “Kita tidak ingin hanya menyusun agenda administratif. Program kerja harus mencerminkan orientasi transformasi. Setiap kegiatan harus berdampak pada penguatan mutu akademik dan identitas keilmuan PPKn,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa konsistensi antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi menjadi kunci agar prodi memiliki daya saing di tingkat nasional.
Selain itu, rapat juga membahas penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Studi Kewargaan Multikultural. SOP ini dirancang sebagai pedoman akademik dalam pelaksanaan studi lapangan yang berbasis riset atau pengabdian pada masyarakat multietnis dan multikultural. Pembahasan berlangsung mendalam, terutama terkait aspek etika penelitian, pendekatan partisipatoris, serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam analisis kewarganegaraan.
Ketua Jurusan menekankan bahwa studi kewargaan multikultural bukan sekadar aktivitas observasi lapangan, tetapi harus menjadi laboratorium sosial bagi mahasiswa untuk memahami realitas keberagaman secara ilmiah dan reflektif. “Mahasiswa PPKn harus mampu membaca dinamika masyarakat multikultural dengan pendekatan akademik yang kritis. Karena itu, SOP ini penting sebagai instrumen penjaminan mutu,” ujarnya.
Agenda lain yang tak kalah penting adalah pembahasan peran jurusan dalam Asosiasi Program Studi PPKn Indonesia (AP3KNI). Forum menilai bahwa keterlibatan aktif dalam asosiasi menjadi bagian dari strategi penguatan jejaring nasional sekaligus ruang untuk berkontribusi dalam penyelarasan kurikulum dan pengembangan standar nasional pendidikan kewarganegaraan. Partisipasi dosen dalam forum-forum ilmiah dan kebijakan asosiasi dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan reputasi kelembagaan.
Menurut Ketua Jurusan, eksistensi prodi di tingkat nasional sangat ditentukan oleh keterlibatan dalam jejaring akademik. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi melalui AP3KNI adalah ruang konsolidasi gagasan dan standardisasi mutu. Ini bagian dari upaya menjaga marwah dan distingsi keilmuan PPKn,” ungkapnya.
Melalui rapat ini, Jurusan IHK Prodi S1 PPKn FIS UNG menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembaruan berbasis refleksi akademik dan kebutuhan zaman. Penyelarasan program kerja, penguatan SOP Studi Kewargaan Multikultural, serta optimalisasi peran dalam AP3KNI menjadi fondasi strategis dalam membangun prodi yang progresif, adaptif, dan berintegritas.
Penulis : TIM Redaksi Jurusan IHK Prodi S1 PPKn FIS UNG
