IHK-FIS UNG, (Media Center)-Dalam rangka memastikan pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024 berjalan dengan prinsip demokrasi yang bersih dan transparan, Dr. Ramli Mahmud, S.Pd., M.A., Ketua Jurusan IHK-PPKn, memberikan sosialisasi bertajuk Netralitas ASN, TNI, POLRI, Aparat Desa, dan Masyarakat di Balai Pertemuan Kecamatan Tapa (19/09/2024). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman seluruh elemen terkait mengenai pentingnya menjaga sikap netral selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.

Dr. Ramli Mahmud dalam pemaparannya menekankan bahwa netralitas adalah pilar fundamental bagi terciptanya tatanan pemilu yang berintegritas. "Keterlibatan ASN, TNI, POLRI, dan aparat desa dalam politik praktis akan merusak kredibilitas proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen tegas untuk menghindari segala bentuk intervensi atau dukungan yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan," tegasnya.

Lebih lanjut, sosialisasi ini memberikan landasan akademis mengenai dampak negatif pelanggaran terhadap prinsip netralitas, baik dari sisi hukum maupun sosial-politik. "Netralitas bukan hanya norma etis, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat. Pelanggaran terhadap netralitas dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana, serta mencederai kepercayaan publik terhadap institusi negara," tambah Dr. Ramli Mahmud

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari aparatur desa, perwakilan ASN, hingga masyarakat setempat yang berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Peserta diajak untuk mendalami implikasi hukum dari ketidaknetralan dan memahami urgensi menjaga stabilitas sosial-politik di tengah dinamika pemilu