ihk.fis.ung.ac.id-Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, kembali memperluas ruang pembelajaran akademik melalui kegiatan Visiting Lecturer yang menghadirkan akademisi dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr. Julia Ivanna, S.Sos., M.A.P., pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Mengangkat tema “Kebijakan Publik Inklusif dan Partisipatif: Tantangan Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan Peran Mahasiswa sebagai Warga Negara Kritis”, kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting ini menjadi bagian dari upaya Prodi PPKn FIS UNG dalam memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai dinamika kebijakan publik, tata kelola pemerintahan demokratis, serta tanggung jawab kewarganegaraan dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00-11.00 WITA tersebut menghadirkan Dr. Julia Ivanna sebagai narasumber dan dipandu oleh Yayan Sahi, S.Pd., M.Pd., dosen PPKn Universitas Negeri Gorontalo, selaku moderator.
Mendorong Mahasiswa Membaca Kebijakan Publik secara Kritis
Pembahasan kebijakan publik dalam kegiatan ini diarahkan melampaui pemahaman administratif mengenai proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kebijakan publik diposisikan sebagai instrumen strategis yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak warga negara, distribusi keadilan sosial, serta kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui perspektif kebijakan publik yang inklusif dan partisipatif, mahasiswa didorong untuk memahami bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari terlaksananya program pemerintah, tetapi juga perlu ditelaah berdasarkan keterlibatan masyarakat, keterbukaan proses pengambilan keputusan, dan kemampuan kebijakan menjangkau kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan berbeda.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika penyelenggaraan pemerintahan dihadapkan pada tantangan ketimpangan akses pelayanan publik, keterbatasan ruang partisipasi masyarakat, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam konteks ini, mahasiswa PPKn memiliki posisi penting sebagai kelompok intelektual yang tidak hanya mempelajari kebijakan publik secara konseptual, tetapi juga mengembangkan kemampuan mengidentifikasi persoalan sosial, menguji argumentasi kebijakan, dan menyampaikan gagasan alternatif berdasarkan kepentingan publik.
Menghubungkan Pembelajaran Kewarganegaraan dengan Realitas Pemerintahan
Pelaksanaan Visiting Lecturer ini sekaligus mempertegas orientasi pembelajaran PPKn yang tidak berhenti pada penguasaan konsep demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, maupun sistem pemerintahan. Lebih jauh, pendidikan kewarganegaraan perlu membangun kemampuan mahasiswa dalam membaca hubungan antara keputusan politik, proses kebijakan, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Kehadiran akademisi Universitas Negeri Medan membuka ruang pertukaran perspektif akademik lintas perguruan tinggi, khususnya dalam menghubungkan kajian kebijakan publik dengan penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa.
Melalui pembelajaran semacam ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan civic knowledge sebagai landasan pengetahuan kewarganegaraan, civic skills sebagai kemampuan menganalisis dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta civic disposition sebagai pembentukan karakter warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Ketiga dimensi tersebut menjadi penting dalam menyiapkan calon pendidik kewarganegaraan yang tidak hanya memahami teori pemerintahan dan demokrasi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap persoalan kebijakan yang berkembang di tengah masyarakat.
Memperluas Kolaborasi Akademik dan Budaya Diskusi Kritis
Selain memperkaya substansi perkuliahan Kebijakan Publik, kegiatan ini mencerminkan komitmen Prodi PPKn FIS UNG dalam mengembangkan ekosistem akademik yang terbuka terhadap kolaborasi antarlembaga pendidikan tinggi.
Pertemuan akademik antara Universitas Negeri Gorontalo dan Universitas Negeri Medan menjadi ruang strategis untuk memperluas pengalaman belajar mahasiswa melalui keberagaman perspektif keilmuan, sekaligus memperkuat budaya dialog dalam mengkaji persoalan pemerintahan dan kewarganegaraan.
Kegiatan Visiting Lecturer ini juga menegaskan bahwa mahasiswa perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai penerima informasi kebijakan, melainkan sebagai subjek kewarganegaraan yang memiliki kapasitas untuk memahami, mempertanyakan, mengevaluasi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui penguatan literasi kebijakan publik dan tradisi berpikir kritis, Prodi PPKn FIS UNG terus mendorong lahirnya generasi intelektual muda yang mampu menghubungkan pengetahuan akademik dengan realitas sosial, serta berkontribusi dalam membangun kehidupan demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.
